Bandung – Pemerintah Aceh resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UNDP dan UNICEF, untuk meminta bantuan penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda provinsi tersebut sejak akhir November 2025. Langkah ini diambil karena skala bencana luar biasa, dengan korban jiwa di Aceh mencapai ratusan orang dan dampak merembet ke Sumatera Utara serta Sumatera Barat. Pemerintah daerah menilai pengalaman PBB, seperti saat tsunami Aceh 2004, krusial untuk pemulihan berkelanjutan.
Bencana banjir dan longsor dimulai 26 November 2025, menghantam 10 kabupaten/kota di Aceh, termasuk Aceh Utara sebagai wilayah terparah. Data BNPB per 4 Desember mencatat 272 korban meninggal di Aceh saja, dengan 193 orang hilang dan 1.800 luka-luka; update hingga 16 Desember menunjukkan total korban jiwa di tiga provinsi Sumatra mencapai 1.030 orang, 206 hilang, dan 608.940 pengungsi—mayoritas di Aceh (572.862 jiwa).
Kerusakan infrastruktur masif: 5.200 rumah, 123 fasilitas umum, 75 sekolah, 48 rumah ibadah, 99 kantor, dan 204 jembatan hancur. Harga sembako melonjak, listrik terganggu (baru 36% pulih), dan akses jalan seperti Takengon-Bireuen baru tersambung setelah dua pekan.
Pada 14 Desember 2025, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengonfirmasi pengiriman surat resmi. Dokumen itu meminta bantuan teknis, logistik, dan program jangka panjang untuk rekonstruksi. Kedua lembaga PBB telah menerima; Kepala UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella menyatakan sedang evaluasi dukungan optimal untuk tim nasional dan warga terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons hati-hati, menyatakan akan pelajari isi surat terkait kewenangan pemda sebelum komentar lanjut. BNPB dan Kemensos aktif dalam penanganan darurat, meski warga laporkan bantuan masih minim di beberapa daerah terpencil.
Pemerintah Aceh mengapresiasi kontribusi nasional dan berharap keterlibatan PBB percepat pemulihan, termasuk bantuan air bersih, sanitasi, dan pendidikan darurat via UNICEF. Kolaborasi ini dianggap vital mengingat pengungsi masih bergantung dapur umum dan risiko sekunder seperti kelaparan serta wabah penyakit.***
Kunjungi situs resmi kami disini
Ikuti media sosial resmi Amanah Kemanusiaan Global Instagram, Youtube, dan Threads untuk informasi terkini.
Anda juga bisa berdonasi disini
