Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia dan pemerintahannya telah memutuskan untuk menguasai seluruh wilayah Jalur Gaza secara penuh. Keputusan ini diumumkan pada awal Agustus 2025 dan menandai perubahan besar dalam strategi militer Israel di Gaza, dengan niat menduduki wilayah yang selama ini dikuasai oleh Hamas.
Pernyataan Netanyahu ini menunjukkan ambisi tegas untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza dengan operasi militer besar-besaran yang mencakup wilayah padat penduduk termasuk kamp-kamp pengungsi. Netanyahu menyampaikan bahwa keputusan pendudukan Gaza sepenuhnya sudah bulat dan bahwa operasi militer akan diperluas bahkan ke daerah-daerah yang diyakini menjadi lokasi sandera yang ditahan oleh Hamas. Ia juga menegaskan bahwa jika Kepala Staf Angkatan Darat Israel (IDF) tidak setuju dengan pendekatan tersebut, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
Dukungan internasional khususnya dari Amerika Serikat disebut turut berperan. Dilaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump memberikan “lampu hijau” untuk tindakan militer yang diperluas tersebut, termasuk rencana pendudukan kembali Gaza. Netanyahu dan pemerintahannya sedang dalam posisi menolak beberapa kesepakatan gencatan senjata yang nyaris rampung karena mereka fokus pada tujuan pengambilalihan penuh wilayah Gaza dan perlucutan senjata Hamas.
Netanyahu menegaskan bahwa tujuan utama pendudukan ini adalah membebaskan Gaza dari apa yang disebutnya sebagai “tirani para teroris” (Hamas), dan bahwa ada dukungan dari warga sipil Gaza yang ingin terbebas dari pengaruh Hamas. Dalam video pernyataannya, Netanyahu menyampaikan pesan bahwa banyak warga Gaza telah meminta Israel membebaskan mereka dari kekuasaan Hamas.
Namun, rencana ini juga menimbulkan kekhawatiran besar terkait dampak kemanusiaan dan politik. Pendudukan penuh Gaza berpotensi memperparah krisis kemanusiaan yang sudah parah, dengan jutaan warga sipil yang mengalami blokade, kelangkaan kebutuhan dasar, serta keterbatasan layanan kesehatan. Secara regional dan global, langkah ini juga diprediksi akan mendapatkan kecaman dan penolakan dari berbagai negara dan organisasi internasional yang menganggap solusi konflik harus melalui diplomasi dan kesepakatan dua negara.
Dalam negeri Israel sendiri, keputusan ini memicu ketegangan, terutama dengan pihak militer dan pejabat senior yang mungkin berbeda pandangan mengenai cara operasi militer dijalankan. Netanyahu bahkan mengancam untuk memecat pejabat yang tidak mendukung strategi penuh penguasaan Gaza ini.
Dalam konteks negosiasi yang sedang berjalan soal pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, Netanyahu tetap menegaskan syarat agar Hamas harus melucuti senjata sebagai bagian dari gencatan senjata atau kesepakatan jangka panjang yang diupayakan. Namun, hingga kini negosiasi tersebut belum menemui titik terang karena ketidaksepahaman antara kedua belah pihak.
Secara keseluruhan, pernyataan Netanyahu yang menginginkan penguasaan penuh Gaza mencerminkan eskalasi dalam kebijakan keras Israel terhadap wilayah tersebut, yang berdampak luas secara militer, kemanusiaan, diplomatik, dan politik. Langkah ini akan terus menjadi perhatian global mengingat risiko meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan urgensi perlindungan warga sipil di Gaza.***
Kunjungi situs resmi kami disini
Ikuti media sosial resmi Amanah Kemanusiaan Global Instagram, Youtube, dan Threads untuk informasi terkini.
Anda juga bisa berdonasi disini
Baca juga artikel terbaru, klik disini
